Home Artikel Transformasi Televisi Digital: Merenungkan tentang Hak Masyarakat terhadap Informasi

Transformasi Televisi Digital: Merenungkan tentang Hak Masyarakat terhadap Informasi

0

[Masyarakat & Budaya, Vol. 28, No. 1, 2023]

Oleh Widjajanti M. Santoso (Profesor Riset PMB BRIN)

Dengan transformasi televisi menjadi digital, digadang-gadang menghadirkan tampilan yang lebih baik. Migrasi ke TV Digital adalah program nasional dan tidak terelakkan. Terdapat beberapa kontroversi, misalnya yang melihat televisian sebagai medium politik (Mukhijab, 2022). Tentu saja pandangan ini benar. Namun ada yang menyedihkan, beberapa tetangga baik yang bertelevisi tabung maupun LCD, mengeluh karena tayangan televisi mereka hilang.

Pembantu saya mengeluh karena harus beli alat untuk dapat menangkap tayangan digital yang harganya kisaran Rp 300.000 dan bisa lebih tergantung dari merek dan tempat di mana mereka membeli alat tersebut, karena ada yang menceritakan bahwa harganya cukup mahal. “Kasihan bu, nenek-nenek tidak tahu kalau televisi sudah berubah”, ini adalah salah satu komentar mereka. Itu adalah situasi di sebuah pemukiman di Jakarta, bagaimana dengan daerah remote, daerah terluar.  Rumah tangga yang jenis televisinya sudah smart, tidak mengeluhkah hal ini.

Di mana letak problematikanya? Apakah tidak ada opsi bahwa mereka yang belum punya alatnya, tetap bisa menonton televisi?

Televisi adalah media massa yang dapat menjangkau semua orang karena kemudahan penggunaannya. Pada masa Orde Baru, televisi menjadi medium utama karena audio visual yang memberikan kemudahan untuk menontonnya dan berfungsi positif untuk menunjukkan kekuasaan pemerintah Orde Baru . Berbagai tayangan dikembangkan untuk mengisi ruang tersebut, sebut saja Si Unyil dan Kelompencapir yang menjadi bagian dari cultural politic (Hellman, 2003). Pada masa itu, pemirsa pernah bosan karena tayangan para pejabat membuka acara atau menanam kepala kerbau untuk memulai pembangunan seperti jembatan atau gedung. Televisi pernah menjadi alat yang opresif, membanjiri masyarakat dengan informasi formal.

Televisi berfungsi sosial, dia ada di dalam rumah tangga, bisa dihidupkan walaupun tanpa ada yang menonton, dia menjadi teman yang membuat rumah kelihatannya ada kehidupan. Bagi mereka dengan keterbatasan fisik, lebih banyak di dalam rumah, televisi adalah teman, walaupun tidak interaktif. Televisi memang selalu kontroversial karena ada juga yang berpendapat “Matikan TV-mu”, karena tidak ada yang bagus, penuh dengan situasi tanpa nalar dan dialog (Wirodono, 2005). Dianggap mensosialisasikan hal yang negatif terhadap anak-anak, atau para perempuan yang kemudian lebih banyak di depan televisi. Perannya terhadap komodifikasi perempuan merepresentasi konstruksi perempuan ala Barbie, kekerasan dan kehidupan hedonis. Televisi sekarang punya banyak saingan antara lain adalah kegiatan komunitas seperti majelis Taklim sehingga televisi berfungsi sebagai teman bagi mereka yang memang memiliki sedikit hambatan di dalam mobilitas sosial.

Berkilas balik terhadap sejarah, yaitu kondisi masa Orde Baru, saya kebetulan membaca kembali buku tahun 90’an yang dituliskan oleh Astrid S Susanto dengan judul “Globalisasi dan Komunikasi”, berkarya di Bappenas, dosen sosiologi UI, yang menggambarkan perhatian Orde Baru terhadap konsumsi publik (Susanto-Sunario, 1995). Ketika itu, televisi utama masih TVRI, yang kemudian stasiun televisi lainnya berkembang menjadi televisi berbayar seperti RCTI dan SCTV, atau yang berkonten pendidikan seperti TPI. Buku tersebut berisi beberapa makalah atau bahan diskusi tingkat nasional yang dibukukan, sehingga menjadikannya bahan sejarah yang sangat penting. Tidak hanya pada kontennya tetapi juga sosok Astrid S Susanto, sebagai public intellectual (Achwan & Sujatmiko, 2010).

Okelah ketika itu, kekuasaan bermain di dalam memberikan akses kepada stasiun televisi dan juga konten yang berpusat pada pembangunan sehingga ketika itu tidak tampak simpatik. Akan tetapi, ketika itu segmen masyarakat, kebutuhan dan kemampuan ekonomi menjadi pertimbangan. Bahwa semua masyarakat membutuhkan informasi formal yang diberikan kepada semua masyarakat, mereka yang bisa membayar bisa menambah dengan tayangan televisi berlangganan. Maknanya adalah informasi adalah hak masyarakat dan televisi menjadi medium yang paling efektif karena memberikan tayangan audio visual. Pemerintah ketika itu membuat stasiun relay di daerah remote dengan tujuan memberikan informasi.

Tidak dapat disalahkan ketika itu komunikasi pembangunan dan kekuasaan menginterpretasi adanya kepentingan negara dan juga informasi kapitalistik yang masuk dari tayangan negara lain. Selain itu, televisi sebagai teknologi dan medium berkelindan dengan konteks cultural politics (Tod Jones, 2015). Tayangan dari negara lain, ketika itu disikapi sebagai sesuatu yang bisa “membahayakan” sehingga terdapat kecurigaan atas informasi dari luar dan kepentingan untuk mengontrolnya.

Yang terjadi kemudian dan saat ini adalah kapitalisme media tidak dapat dibendung dan informasi menjadi semakin cepat dan tidak lagi dapat dibatasi oleh batas-batas negara, terutama ketika internet menjadi tulang punggungnya dan digital menjadi konten dan juga budaya. Sebagai dampaknya adalah televisi perlu berubah menjadi televisi digital yang memberikan tayangan yang lebih bagus, dan semua stasiun televisi mengikutinya. Ketika itu terjadi, kecenderungan cultural politics menjadi sesuatu yang berada di luar algoritma informasi digital.

Adakah kelemahan yang perlu dipertimbangkan, kembali kepada tulisan masa lalu dari Astrid Susanto yang menggambarkan bahwa tentang hak informasi masyarakat dan bagaimana memberikan dan mengusahakan informasi tersebut tersebar, maka kita bisa melihat bahwa beberapa segmen dari masyarakat menjadi tidak dapat mengakses informasi. Televisi tabung dan televisi yang belum smart membutuhkan alat penerima yang akan mentransformasi sebelum dapat dilihat dari televisi tersebut. Artinya ada pengeluaran tambahan dan semuanya dibebankan kepada masyarakat, bagaimana jika mereka ada di wilayah terluar, televisi yang awalnya adalah medium yang ramah dan mudah, menjadi barang yang sulit dipahami karena tidak ada gambarnya atau sesekali ada gambar dan kemudian hilang.

Ternyata di dalam urusannya yang berkaitan dengan informasi, kaitannya rumit namun penting. Di antaranya adalah Hak Informasi Publik yang tumbuh karena adanya sejarah kontrol terhadap informasi dan media (Mulyana, 2015). Rupanya pengambil keputusan tidak lagi memperhitungkan tentang hak informasi dan bagaimana masyarakat mendapatkan hak tersebut. Televisi sudah berubah dari medium kekuasaan (yang dikembangkan pada masa Orde Baru), menjadi bukan medium, atau bahkan menjadi medium kapitalisme barang elektronik dan kapitalisme media yang ramah kepada perkembangan teknologi dan kepentingan global, dibandingkan dengan memberikan akses pada masyarakat atas hak informasi tersebut.

Adakah ini sebuah kesedihan atau memang teknologi sudah memaksa semua orang untuk mengikuti perubahan tersebut, mereka yang tertinggal akan menjadi suku terasing “baru”, karena ketiadaan teknologi tersebut membatasi akses informasi. Adakah teknologi yang awalnya disebut memberikan kemudahan, ternyata menjadi rezim yang menyesuaikan diri dengan target pasarnya dan bukan lagi berfungsi bagi masyarakat dalam pengertian umum. Rupanya sudah ada perubahan makna atas informasi yang awalnya state centered menjadi informasi jagad raya yang multi centered atau capitalistic centered.

Dimana manusia dan masyarakat di dalam perubahan teknologi yang luar biasa ini dan apakah hak atas informasi masih penting? (Editor Ranny Rastati).

Referensi

Achwan, R., & Sujatmiko, I. G. (2010). Contesting Mainstream Sociology and Developing Alternative Public Sociologies in Indonesia. In M. Burawoy, M. Chang, & M. F. Hsieh (Eds.), Facing an Unequal World, Challenges for a Global Sociology. Institute of Sociology, Academia Sinica.

Hellman, J. (2003). Performing the Nation : Cultural Politics in New Order Indonesia. In Nordic Institute of Asian Studies monograph series ; no. 89. NIAS Press.

Mukhijab. (2022). Migrasi “Politik” TV Analog ke Digital. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/11/ 16/10334591/migrasi-politik-tv-analog-ke-digital

Mulyana, A. (2015). Hak atas Informasi dalam Bingkai HAM. ELSAM Referensi HAM. https://docs.google.com/viewerng/ viewer?url=http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads /2015/01/Hak-atas-Informasi-dalam-Bingkai-HAM.pdf&hl=en_US

Susanto-Sunario, A. S. (1995). Globalisasi dan Komunikasi. Sinar Harapan.

Tod Jones. (2015). Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia. In Kebijakan Budaya selama abad ke-20 hingga era reformasi.

Wirodono, S. (2005). Matikan TV-Mu, Teror Media Televisi di Indonesia. Resist Book.

______________________________________

*) Opini dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab redaksi website PMB BRIN

_______________________________________

Tentang Penulis

Widjajanti M Santoso mendalami isu sosiologi, gender dan media, saat ini sedang menulis tentang Prof. Dr. Astrid Susanto Sunario, dosen sosiologi pembangunan di jurusan sosiologi UI pada tahun 80an. Keunikan posisi Ibu Astrid, adalah beliau adalah birokrat karena bertugas di BAPPENAS, akademisi karena perhatian terhadap komunikasi dan sosiologi, kemudian juga praktis ketika terjun ke dunia politik. Beliau juga menulis buku teks terutama untuk jurusan komunikasi dan juga kaitan sosiologis antara dunia global, kepentingan nasional dan juga lokal. Beliau dapat dihubungi melalui widjasantoso@gmail.com

 

NO COMMENTS

Exit mobile version