Soedjatmoko, kebebasan dan (atau) keadilan?

[Kolom No.5, 2022]

Oleh Riwanto Tirtosudarmo (Peneliti Sosial Independen)

Nana (Kamala Chandrakirana) putri sulung Soedjatmoko, menceritakan sekelumit perbincangan yang menarik dengan ayahnya. Kisah itu diceritakan Nana dalam acara peluncuran website https://membacasoedjatmoko.com/ sekaligus memperingati 100 tahun Soedjatmoko tanggal 10 Januari 2022 lalu. Nana bertanya kepada ayahnya, “Ingin ditulis sebagai apa nanti di batu nisan makamnya?” Ayahnya menjawab, “Ingin ditulis sebagai independent thinker“, pemikir independen. Apakah kalau kita berziarah ke makam Soedjatmoko, ada tulisan itu di batu nisannya? Saya tidak tahu, tapi saya kira itulah Soedjatmoko, ditengah perubahan sosial politik yang diarunginya dia terus berusaha menjadi seorang pemikir bebas. Kesan itu semakin kuat setelah menyimak wawancara yang dilakukan oleh tiga orang profesor dari Duke University, Amerika Serikat (Ralph Braibanti, Craufurd Goodwin dan Malcom Gillis) dengan Soedjatmoko pada 24 Maret 1989 – lihat https://www.youtube.com/watch?v=rLvFbjAOuQQ. Dalam seri dokumentasi yang bertema Living History Program at Duke University itu Soedjatmoko menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ketiga profesor itu dengan rinci sehingga tertangkap benang merah yang merajut perjalanan karirnya sebagai pemikir bebas (Lihat https://pmb.brin.go.id/soedjatmoko-pemikir-yang-terlibat/). Dalam wawancara yang mungkin menjadi yang terakhir karena beliau wafat 9 bulan kemudian, Soedjatmoko menunjukkan akan semakin imperatifnya solidaritas global sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat manusia dan planet bumi dari berbagai ancaman yang sedang dan akan dihadapi.

Sumber: Poto yang diberikan Penulis kepada Editor

Obsesinya tentang kebebasan sebagai nilai tertinggi martabat seorang manusia dan komitmennya untuk menemukan jalan-jalan yang bisa mengemansipasi mereka yang miskin dan tertindas, menjadi keprihatinannya yang terus membayangi hidupnya sebagai seorang pemikir yang terlibat. Tapi, dalam tafsir saya, justru dalam tegangan antara obsesinya tentang kebebasan di satu sisi dan inklinasinya untuk mencari jalan-jalan yang dapat mengemansipasi, disisi yang lain; terletak ironi sekaligus paradoks seorang Soedjatmoko. Mungkin saya keliru, tapi saya merasa bahwa pilihannya pada kebebasan telah menomorduakan keadilan yang dalam hemat saya semestinya menjadi utama jika jalan-jalan yang bersifat emansipatoris ingin ditemukannya. Kebebasan (freedom) dan keadilan (justice), dua public virtue memang lebih sering dilihat sebagai sebuah kesatuan.  Namun semestinya, keeduanya dapat juga dilihat secara terpisah. Kebebasan berurusan dengan kapasitas manusia yang bersifat pribadi, sementara keadilan berhubungan dengan berbagai hal yang bersifat sosial. Dalam konteks Indonesia dan dunia, ketika persoalan besar yang dihadapi adalah soal ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin antara yang memiliki akses pengetahuan dan yang tidak; dalam pandangan saya, keadilan harus didahulukan daripada kebebasan. Dalam cara pandang ini keadilan menjadi prasarat dari dimungkinkannya kebebasan.

Dalam berbagai tulisannya, juga dalam wawancara di Duke University, Soedjatmoko selalu mengingatkan masalah ketimpangan yang bersifat global ini. Soedjatmoko hidup dalam sebuah era ketika istilah Dunia Ketiga (Third World) masih kuat dipakai dalam perbincangan dunia. Sebagai seorang pemikir yang sangat menyadari masih rendahnya tingkat kesejahteraan bangsanya sendiri, sekaligus mengetahui bagaimana kesenjangan yang seperti tak terjembatani antara negara maju dan negara terbelakang; Soedjatmoko seperti terus tertantang untuk mencari jawaban terhadap persoalan ketimpangan ini. Tapi mengapa Soedjatmoko dalam pergulatan dan penjelajahan pemikiran memilih menekankan kebebasan dan seperti menomorduakan keadilan? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini kita perlu merunut riwayat perjalanan sosial politik Soedjatmoko, baik yang di dalam negerinya sendiri maupun di kancah politik global.  Soedjatmoko sendiri, sepengetahuan saya, tidak pernah mempersoalkan dikotomi antara kebebasan dan keadilan, dan dalam tulisan-tulisannya bisa ditafsirkan bahwa kebebasan adalah prasarat dari dapat dicapainya keadilan. Soedjatmoko pada akhir tahun 1980an itu telah melihat tantangan terhadap masa depan umat manusia dalam dunia yang masih timpang itu akan semakin pelik antara lain akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global disamping terjadinya revolusi di bidang teknologi informasi.

Sebagai bagian dari lingkaran dalam pengikut Sutan Sjahrir, Soedjatmoko adalah penganut faham sosialisme. Generasi awal para pemimpin kemerdekaan Indonesia hampir bisa dikatakan penganut Sosialisme dan Marxisme. Tan Malaka, Hatta, dan Sjahrir mempelajari Marxisme dan Sosialisme langsung dari sumbernya di Eropa, sementara Sukarno mempelajarinya dari buku-buku. Pada tahun 1914 Partai Komunis Indonesia berdiri dan menjadi partai politik pertama di Hindia Belanda. Pada tahun 1926 Sukarno menulis artikel yang berjudul “Nasionalisme, Marxisme dan Islam”. Pada tahun itu juga terjadi pemberontakan PKI di Banten dan Sumatera Barat. Saat itu Soedjatmoko baru berusia 4 tahun dan masih bersama orang tuanya tinggal di Belanda. Saat itu ayah Soedjatmoko, Saleh Mangoendiningrat sedang menyelesaikan studi doktornya di Belanda. Pemberontakan PKI yang gagal itu membuat ditangkapnya ratusan tokoh pergerakan nasional dan sebagian diasingkan ke Digul di Papua.  Pada tahun 1928 seperti tidak terpengaruh oleh pemberontakan PKI dua tahun sebelumnya, para pemuda yang masih berorganisasi menurut daerah asal dan sukunya masing-masing mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 1928, ber-Tanah Air Satu, ber-Bangsa Satu dan ber-Bahasa Satu; Indonesia.  Perkembangan gerakan menuju kemerdekaan seperti tidak terbendung dan memperoleh katalisator di masa pendudukan Jepang 1942-1945.

Pada masa pendudukan Jepang, gerakan nasional terpecah antara kubu Sukarno dan Hatta yang bersedia bekerjasama dengan Jepang, dan kubu Sjahrir dan Amir Sjarifuddin yang memilih bergerak dibawah tanah dan menolak kerjasama dengan Jepang. Oleh karena itu, Sjahrir dan Amir adalah tokoh pergerakan yang tidak ikut serta merumuskan naskah UUD 1945 yang sidang-sidangnya dilakukan dalam pengawasan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang Soedjatmoko sudah menjadi mahasiswa kedokteran. Saat inilah sebuah insiden politik  penting bagi Soedjatmoko muda terjadi karena dikeluarkan dari sekolah akibat menentang keharusan untuk digunduli kepalanya.  Sebagai bagian dari kelompok Sjahrir yang menentang kerjasama dengan Jepang peran Soedjatmoko menjadi semakin penting karena beranjak ke tataran internasional mengikuti peran Sjahrir Perdana Menteri pertama yang memilih jalan diplomasi dengan Belanda. Peran Amerika sangat penting dalam proses dekolonisasi dan Soedjatmoko  mengenal dengan baik langkah-langkah Amerika Serikat yang pada fase terakhir perundingan memutuskan mendukung kemerdekaan Indonesia.

Dalam wawancara dengan Duke University itu Soedjatmoko menunjukkan faktor perubahan politik yang terjadi di Cina sebagai alasan kenapa sikap Amerika Serikat berubah mendukung Indonesia dan seperti mengorbankan Belanda. Konteks Perang Dingin sangat penting untuk memahami obsesi Soedjatmoko mengapa kebebasan menjadi pilihannya dan bukan keadilan yang menjadi acuan dari negara-negara Blok Komunis dan Sosialis yang berkiblat ke Uni-Soviet. Pada konteks politik dalam negeri kegelisahan dan desperasinya terhadap semakin otoriternya Presiden Sukarno dan menguatnya kubu partai komunis yang menggunakan sosialisme sebagai retorik, saya kira, semakin menjadikan kebebasan sebagai ralying point sikap politik dan fokus utama dalam pemikiran-pemikirannya tentang pembangunan manusia (human development). Sebuah artikel yang baru terbit di Third World Quarterly, 2022 dari Kevin W. Fogg “Indonesian socialism of the !950s: from ideology to rhetoric” dapat membantu untuk memahami Soedjatmoko tentang “the primacy of freedom in development”.

Dekrit Presiden 1959 yang memutuskan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante yang masih belum selesai bersidang untuk menyusun UUD yang baru sangat berpengaruh pada Soedjatmoko. Rangkaian peristiwa politik ini semakin membuat Soedjatmoko yang ikut mewakili PSI (Partai Sosialis Indonesia) sebagai anggota Konstituante harus mengambil jarak dengan Sukarno, seorang tokoh yang sesungguhnya dikaguminya. Dalam wawancara dengan Duke University Soedjatmoko mengaku memiliki kedekatan pribadi dengan Soekarno yang daya pikat pidatonya sulit ditandingi, bahkan menurutnya dibandingkan Hitler sekalipun. Dalam wawancara itu Soedjatmoko menceritakan pernah menolak Sukarno yang memintanya menjadi anggota dalam kabinetnya. Soedjatmoko juga menceritakan bagaimana ayahnya sangat mempengaruhi sikapnya dalam berhadapan dengan mereka yang berseberangan dengan dirinya. Jangan bertindak karena rasa benci, pesan ayahnya yang terus diingatnya.

Freedom and Development yang disiapkannya untuk Izhisaka Memorial Lecture pada tahun 1979 sejauh yang saya ketahui adalah karyatulisnya yang paling lengkap dan mendalam dalam mengupas tema pembangunan manusia. Pada saat itu Soedjatmoko masih menjabat sebagai penasehat Bappenas untuk bidang sosial budaya Tulisan yang aslinya merupakan ketikan 88 halaman dan terbagi dalam tiga sub-tema (Development and Human Right, Development and Human Need, dan Development and Human Growth) pada tahun 1980 diterbitkan sebagai buku oleh Simul Press. Saat buku ini terbit Soedjatmoko telah menjabat sebagai Rektor Universitas PBB yang berkedudukan di Tokyo. Jika kita tilik kembali teks asli yang ditulisnya pada tahun 1979 itu, sebagai penasihat Bappenas Soedjatmoko mengetahui persis arah dan implikasi pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh para ekonom-teknokrat dibawah pimpinan Profesor Widjojo Nitisastro.  Widjojo Ntisastro, lima tahun lebih muda dari Soedjatmoko, mengukir karirnya tersendiri sebagai ekonom-teknokrat yang seperti Soedjatmoko dikenal luas di dunia (Lihat http://m.kajanglako.com/id-11070-post-widjojo-nitisastro.html#.XvLrUfW-9-4.whatsapp). Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dua tokoh penting pasca 1965 ini saling berkomunikasi satu sama lain mengingat antara keduanya terdapat inklinasi yang berbeda dalam melihat pembangunan.

Tahun 1979 merupakan tahun yang penting karena saat itu rangkaian demonstrasi menentang pemerintahan Suharto yang dinilai semakin menciptakan ketimpangan ekonomi mereda. Protes mahasiswa dan kritik para penentang Suharto, seperti Petisi 50, Surat Keprihatinan para intelektual yang dipimpin Rendra dan Buyung Nasution dihadapi secara represif oleh Suharto.  Pemerintah saat itu, mungkin sebagai respon terhadap protes dan kritik itu, mulai mencanangkan apa yang disebutnya sebagai 8 Jalur Pemerataan dalam Repelita ketiganya. Kritik terhadap strategi pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 1970an dan mencapai puncaknya pada Peristiwa Malari 1974 dan tidak sedikit tokoh PSI ditangkap. Konon Soedjatmoko termasuk salah seorang yang diinterogasi, selain Profesor Sarbini Sumawinata, Juwono Sudarsono dan Dorodjatun Kuntjorojakti.

Gerakan protes menuntut keadilan sosial dan pemerataan ekonomi itu tentu menjadi perhatian yang serius dari Soedjatmoko yang kembali ke Indonesia pada tahun 1973 setelah menyelesaikan tugasnya sebagai duta besar di Amerika Serikat sejak tahun 1968. Pada tanggal 24 Oktober1973 Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia pimpinan Hariman Siregar mengeluarkan petisi yang ditujukan untuk pemerintah Suharto. Petisi yang berisi kritik terhadap strategi pembangunan Orde Baru ini, menurut pendapat saya isinya masih sangat relevan sampai hari ini. Petisi itu berisi 4 tuntutan: (1) Meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun suatu strategi yang di dalamnya terdapat keseimbangan di bidang-bidang sosial, politik dan ekonomi yang anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidak-adilan; (2) Segera membebaskan rakyat dari cekaman ketidakpastia dan pemerkosaan hukum, merajalelanya korupsi dan penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga, dan pengangguran; (3) Lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat harus kuat dan berfungsi serta pendapat masyarakat luas mendapatkan kesempatan dan tempat yang seluas-luasnya; (4) Yang paling berkepentingan akan masa depan adalah kami, oleh karena itu penentuan masa depan – yang tidak terlepas dari keadaan kini – adalah juga hak dan kewajiban kami. (Lihat https://m.kajanglako.com/id-12227-post-menengok-masa-lalu-menatap-masa-depan-hariman-siregar-dan-malari.html)

Baik dalam statusnya sebagai duta besar maupun dalam kedudukannya sebagai penasehat Bappenas sepulang dari Amerika, Soedjatmoko selalu memberikan masukan tertulis kepada pemerintah. Disini kita bisa melihat seorang pemikir yang terlibat, kritis tetapi tetap loyal terhadap pemerintahnya. Pada periode ini Soedjatmoko juga sering menulis untuk Jurnal Prisma dan menjadi pembicara dalam berbagai konferensi di dalam maupun di luar negeri, antara lain juga dalam konferensi yang setiap tahun diselenggarakan oleh HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial). Tulisan untuk Izhisaka Memorial Lecture, prelude dari kepindahannya ke Jepang itu, bisa dinilai sebagai kulminasi pemikirannya tentang pembangunan yang harus bertumpu pada kebebasan manusia. Tulisan ini mencerminkan erudisi dan pandangannya yang kritis namun tetap bernada reconcilliatory sebagai intelektual dunia ketiga yang sanggup berdiri sejajar dalam berdiskusi dengan para intelektual dari negeri maju, khususnya Jepang.

Freedom and Development ditulis pada tahun 1979, sepuluh tahun sebelum wafatnya, harus dicatat sebagai tulisan tentang pembangunan manusia yang telah mendahului tulisan tentang tema yang sama dari paling tidak dua orang pemikir ekonomi tingkat dunia, yang pertama Profesor Mahbub Ul-Haq dari Pakistan dan yang kedua Profesor Amartya Sen dari India. Mahbub ul Haq yang memperoleh pendidikan di Universitas Cambridge di Inggris, dan mendapat gelar doktornya dari Universitas Yale di Amerika Serikat, sempat menjadi Menteri keuangan di negerinya (1985). Pada tahun 1989 Mahbub ul Haq mulai bekerja untuk UNDP di New York dan merintis penyusunan Human Development Index (HDI). Sejak tahun 1990 HDI menjadi dasar laporan tahunan UNDP tentang Pembangunan Manusia (Human Development).  sebagai counter World Development Report dari Bank Dunia. Tulisan Mahbub ul Haq tentang pembangunan manusia tertuang dalam bukunya Reflection on Human Development (Oxford University Press, 1995). Sementara Amartya Sen, penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 1998 adalah doktor ekonomi lulusan Cambridge University, setelah lama bekerja sebagai Master di Trinity College universitasnya, pindah sampai sekarang di Universitas Harvard. Pada tahun 1999 Amartya Sen menerbitkan bukunya yang berjudul Development as Freedom (Alfred A. Knopf). Berbeda dengan Mahbub ul Haq dan Amartya Sen yang merupakan ahli ekonomi, Soedjatmoko adalah seorang otodidak. Sebagai seorang pencari kebenaran, Soedjatmoko memilih belajar langsung melalui pergumulan dan refleksinya dengan realitas sosial politik yang dijelajahinya, membebaskan diri dari ideologi, dogma dan otoritas yang dianggap mengungkungnya. Ibarat burung Rajawali, dia terbang tinggi, melayang-layang diangkasa luas, sendiri.

Gagalnya gerakan protes dan kritik terhadap rezim Suharto yang oleh Herbeth dalam tulisannya di Prisma 1982 dideskripsikan sebagai repressive developmentalist regime saya duga membuat Soedjatmoko dissilusioned dengan situasi di Indonedia, meskipun hal itu tidak membuatnya kehilangan harapan dan optimisme seperti terlihat dari terus mengalirnya tulisan-tulisan yang merupakan refleksi terhadap berbagai situasi dilematis yang sedang dihadapi bangsanya. Sejumlah tulisannya dirangkum dalam sebuah buku Dimensi Manusia dalam Pembangunan (LP3ES, 1983) dengan kata pengantar dari Aswab Mahasin yang telah berusaha dengan baik menempatkan tulisan-tulisan itu dengan konteksnya. Buku kumpulan tulisannya yang kedua, Etika Pembebasan (LP3ES, 1988), mengupas persoalan kebebasan manusia sebagai tema utama. Dalam kata pengantar untuk buku kedua ini Ignas Kleden dengan pengetahuannya yang mendalam tentang filsafat barat, terutama Jerman, mengupas psikologi pemikiran dan menunjukkan posisi intelektual dan sumbangan penting Soedjatmoko dalam ilmu sosial dan filsafat. Menurut Ignas Kleden, otonomi dan kebebasan adalah dua hal yang menjadi inti dari etika pembebasan yang ditawarkan Soedjatmoko.

Dalam kaitan dengan pilihannya untuk menekankan kebebasan dalam pembangunan, menarik membaca tulisan yang semula dibuatnya sebagai pidato kunci pada konferensi HIPIIS tahun 1979, “Dimensi-Dimensi Struktural Kemiskinan”. Saya kira pilihannya untuk mengungkap dimensi struktural dari kemiskinan sedikit bergeser dari dimensi kebudayaan dan kebebasan yang selalu ditekankannya. Tulisan ini juga agak lain dari tulisan-tulisannya karena tidak sedikit buku yang dijadikan referensinya.Meskipun akhir tahun 1970an itu pemerintah Orde Baru seperti menjawab kritik dengan mulai mencanangkan program 8 Jalur Pemerataan,  namun kita tahu bahwa pemerataan yang dijanjikan terbukti tak kunjung tiba karena arah pembangunan yang berkiblat pada pertumbuhan ekonomi tak mungkin lagi dibelokkan

Inklinasi Soedjatmoko sebagai seorang pemikir independen, seperti yang ingin dituliskan di batu nisannya; terhadap kebebasan, dalam tafsir saya bukan tanpa sebab. Sebagai seorang yang dibesarkan dalam lingkungan sosialis, bersama mentornya, Sutan Sjahrir, penilaian dan pengalamannya akan mudahnya keadilan menjadi jargon dari rezim-rizim otoriter, di negerinya sendiri maupun di dunia, telah mengubah orientasinya dari sosialisme yang menjadikan keadilan sosial sebagai fokus perjuangannya ke humanisme yang mengutamakan kebebasan sebagai kualitas tertinggi dari martabat manusia. Meskipun saya menduga, Soedjatmoko akan menolak jika dikotakkan dalam satu faham tertentu. Sebelum wafat, Soedjatmoko sempat menyaksikan runtuhnya Tembok Berlin sebagai lambang keunggulan Blok Barat atas Blok Timur. Sepuluh tahun setelah ia wafat pada Mei 1998 rezim otoriter di negerinya sendiri juga tumbang. Namun, perubahan politik pasca tumbangnya rezim otoriter itu terbukti tidak banyak mengubah ketimpangan struktural yang terus menjadi ciri pembangunan negerinya. Kebebasan yang menjadi obsesi pemikiran pembangunan manusia Soedjatmoko, masih bergaung, namun realitas sosial politik dan ekonomi tampaknya terus berkembang menjauhinya; dan tuntutan akan keadilan sosial sesungguhnya menjadi semakin nyata.

Referensi:

Sumber: Poto yang diberikan Penulis kepada Editor