Jakarta, Humas LIPI. Indonesia merupakan negara demokrasi, sementara era post-sekularisme menjadi tantangan baru dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Penguatan masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia menjadi bagian dari amanat reformasi. Oleh karena itu   demokrasi menjadi salah satu hal pokok dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Sebagai upaya berkontribusi dalam penguatan demokrasi tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) menyelenggarakan Diskusi Webinar Program Riset Nasional (PRN) II “Demokratisasi dan Penguatan Masyarkat Sipil di Era Post-Sekularisme pada Selasa (9/6).

Kepala PMB, Dr. Sri Sunarti Purwaningsih. menyampaikan bahwa keberadaan masyarakat sipil dinilai memiliki peran penting dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia. “Ada lima hal penting untuk menopang bagaimana jalannya demokrasi Indonesia”, terangnya. Dirinya menjabarkan, (1). Penguatan demokrasi dan identitas kebangsaan; (2). Konsolidasi dan penguatan masyarakat sipil; (3). Pembenahan dan pelembagaan sistem dan institusi demokrasi; (4). Penguatan hak kewarganegaraan dan budaya berdemokrasi, serta desentralisasi; (5). Kelembagaan demokrasi lokal,

“Diskusi ini difokuskan pada hal konsolidasi dan penguatan masyarakat sipil, dan diharapkan dapat memperkuat konsep apa yang kita bangun mengenai masyarakat sipil sehingga, kita dapat mengkonsep ataupun menyusun rekomendasi baik kepada pemeritah maupun komunitas politik,” imbuh Sunarti.

Ketua Program Strata-3 Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Zuly Qodir, menjelaskan bahwa kekuatan politik Indonesia adalah kekuatan yang berdasar pada etnisitas dan juga keagamaan. Menurutnya, dengan karakter masyarakat Indonesia yang beragam, antara kekuatan politik yang satu dengan yang lainnya seharusnya saling melengkapi bukan saling menjegal.

“Sayangnya, orang berpolitik dengan menggunakan sentimen keagamaan. Politik kita, mengarah kepada ekonomi politik yang sifatnya memberikan kesempatan kepada pasar untuk mengontrol, bukan keyakinan itu sendiri. Agama hanya dijadikan pakaian untuk dijadikan sesuatu,” jelas Zuly,

Harapan dengan kondisi yang ada, kolaborasi dan sinergi masyarakat sipil dengan pemerintah dapat mengawal demokratisasi di Indonesia. “Masyarakat pasca sekular, harus saling berkolaborasi, antara kekuatan sipil, intelektual, aktivis agamawan, aktivis NGO, aktivis mahasiswa, untuk mengawal politik Indonesia agar tidak terjadi yang berbasis kekerasan, saling menjegal, dan saling berbalas dendam.” ujar Zuly.

“Harus ada konsolidasi antara masyarakat, kekuatan politik, kekuatan keagamaan, masyarakat sipil tentang bagaimana demokrasi kita kedepan, menjadi demokrasi yang jauh beradab, tanpa kekerasan,” tutup Zuly. (dsa/ed:iz,mtr, rann001)

 

Ilustrasi: RMOL