Pemerintah Harus Jamin Tak Ada Konspirasi

JAKARTA–MICOM: Pemerintah harus jamin tak ada konspirasi dalam penanganan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan Temanggung. Masyarakat sudah jenuh dengan sikap pemerintah yang tidak pernah menuntaskan tindak kekerasan atas nama agama.

Ketua DPP PDIP Andreas Pariera memperingatkan pemerintah untuk tidak melakukan konspirasi atas penanganan aksi kekerasan atas nama agama. Ia menyatakan tindakan penanganan secara hukum atas dua aksi kekerasan atas nama agama di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan Temanggung menunjukkan adanya konspirasi.

“Indikasi konspirasi itu ada, dalam arti aparat keamanan melakukan penanganan,” ujarnya diskusi Mengurai Daftar Informasi Rahasia Negara di Jakarta, Rabu, (9/2).

Ia menyatakan pemerintah harus membentuk tim investigasi independen untuk melakukan penanganan. Tim ini dapat terdiri dari Kepolisian, akademisi, dan Komnas HAM.

Menurutnya keberhasilan penanganan aksi kekerasan ini akan menentukan perspektif dunia terhadap penegakan HAM di dunia. Insiden kekerasan telah dilihat oleh seluruh media internasional. “Jangan hanya menyesali, pemerintah harus menjamin penuntasan,” tegasnya.

Pengamat Pertahanan Rizal Darma Putra mengungkapkan pemerintah harus menyadari bahwa terdapat modus operandi yang sama dalam kasus kekerasan tersebut, yakni mobilisasi masa dari luar daerah. Modus ini dapat menjadi bekal untuk menangkap dalang tindak kekerasan.

Ia mengingatkan terdapat sarana pemantauan melalui unsur kepolisian dan militer untuk memantau aktifitas di pelosok daerah. anehnya pemantauan ini tidak mampu menangkap pergerakan yang mencurigakan.

“Kenapa tidak seperti penanganan terorisme, dari Mabes Polri bisa bergerak cepat. Tetapi kenapa ini tidak,” tegasnya.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Jaleswari Pramowardhani merasa kecewa karena pemerintah tidak dapat hadir pada titik-titik krusial. Pemerintah baru hadir setelah aksi kekerasan terjadi. “Kami kecewa karena lagi-lagi negara tidak hadir,” terangnya.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Fajrul Falaakh mengingatkan modus aksi kekerasan ini sama dengan yang terjadi di Situbondo pada tahun 1996. Pemerintah harusnya mampu mengendus aksi ini sejak dini. (AO/X-12)

Judul                  : Pemerintah Harus Jamin Tak Ada Konspirasi

Sumber              : Media Indonesia Online

Tautan Gambar : http://ini-indonesia-ku.blogspot.com/2011/02/misteri-rekaman-bentrokan-ahmadiyah.html

Jenis                   : Berita

Tanggal               : Rabu, 09 Februari 2011

Penulis                : –