JAKARTA–MICOM: Pemerintah harus jamin tak ada konspirasi dalam penanganan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan Temanggung. Masyarakat sudah jenuh dengan sikap pemerintah yang tidak pernah menuntaskan tindak kekerasan atas nama agama.
Ketua DPP PDIP Andreas Pariera memperingatkan pemerintah untuk tidak melakukan konspirasi atas penanganan aksi kekerasan atas nama agama. Ia menyatakan tindakan penanganan secara hukum atas dua aksi kekerasan atas nama agama di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan Temanggung menunjukkan adanya konspirasi.
“Indikasi konspirasi itu ada, dalam arti aparat keamanan melakukan penanganan,” ujarnya diskusi Mengurai Daftar Informasi Rahasia Negara di Jakarta, Rabu, (9/2).
Ia menyatakan pemerintah harus membentuk tim investigasi independen untuk melakukan penanganan. Tim ini dapat terdiri dari Kepolisian, akademisi, dan Komnas HAM.
Menurutnya keberhasilan penanganan aksi kekerasan ini akan menentukan perspektif dunia terhadap penegakan HAM di dunia. Insiden kekerasan telah dilihat oleh seluruh media internasional. “Jangan hanya menyesali, pemerintah harus menjamin penuntasan,” tegasnya.
Pengamat Pertahanan Rizal Darma Putra mengungkapkan pemerintah harus menyadari bahwa terdapat modus operandi yang sama dalam kasus kekerasan tersebut, yakni mobilisasi masa dari luar daerah. Modus ini dapat menjadi bekal untuk menangkap dalang tindak kekerasan.
Ia mengingatkan terdapat sarana pemantauan melalui unsur kepolisian dan militer untuk memantau aktifitas di pelosok daerah. anehnya pemantauan ini tidak mampu menangkap pergerakan yang mencurigakan.
“Kenapa tidak seperti penanganan terorisme, dari Mabes Polri bisa bergerak cepat. Tetapi kenapa ini tidak,” tegasnya.
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Jaleswari Pramowardhani merasa kecewa karena pemerintah tidak dapat hadir pada titik-titik krusial. Pemerintah baru hadir setelah aksi kekerasan terjadi. “Kami kecewa karena lagi-lagi negara tidak hadir,” terangnya.
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Fajrul Falaakh mengingatkan modus aksi kekerasan ini sama dengan yang terjadi di Situbondo pada tahun 1996. Pemerintah harusnya mampu mengendus aksi ini sejak dini. (AO/X-12)
Judul : Pemerintah Harus Jamin Tak Ada Konspirasi
Sumber : Media Indonesia Online
Tautan Gambar : http://ini-indonesia-ku.blogspot.com/2011/02/misteri-rekaman-bentrokan-ahmadiyah.html
Jenis : Berita
Tanggal : Rabu, 09 Februari 2011
Penulis : –
Diunggah oleh

Unggahan lainnya
Artikel2023.03.16Komunikasi Politik Folklore
Artikel2023.02.23Empati atau Suntik Mati: Refleksi Surplus Manula di Jepang dalam Film “Plan 75”
Berita2023.02.20Call for Papers for Conference on Social Faultlines in Indonesia: Persistence and Change in An Evolving Landscape
Artikel2023.02.17Pembangunan Sosietal, Depresi Sosial & Warga yang Sial