Jakarta, Humas LIPI. Pemahaman Republican Citizenship adalah bentuk perwakilan dari organisasi pemerintah. Republican Citizenship adalah dua kata yang saling terkait. Republic dan citizen yang dipahami pada masa lalu dengan yang dipahami pada saat ini telah berubah. “Sehingga mau tidak mau kita perlu membicarakan integrasi ‘warganegara’ sebagai sebuah konsep, yang berbeda dengan konsep-konsep ‘warganegara’  yang lain. Sehingga dalam urusan pemerintahan, yang utama adalah kepentingan publik didahulukan”, ungkap peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), M. Khoirul Muqtafa, pada diskusi bertajuk “Citizenship” secara daring pada Kamis (7/5) lalu di Jakarta.

Tinjauan lebih dalam, pada terbitan buku yang menjadi fokus utama kajian, berjudul  ‘Handbook of Citizenship Studies’. Republican citizenship. Bahasan dari studi ini menurut Khoirul, cakupannya ada tiga konsep/ kata kunci : public(ity), self-government/governing, dan civic virtue. Secara menyeluruh konsep ini menekankan pada: (1) Politik sebagai urusan pemerintahan perlu dilakukan  secara terbuka dan melibatkan warga negara; (2) Pemerintahan membutuhkan partisipasi aktif warga negara; (3) civic virtue menjadi landasan warga negara  terlibat dalam dan mengawal pemerintahan.

Menarik untuk dipahami dari tiga konsep tersebut adalah dari sisi civic virtue, Khoirul menjelaskan dalam kewarganegaraan, ada dimensi legal dan etis yang keduanya berperan dalam urusan publik. “ Intinya, lebih mengutamakan kepentingan publik, terlibat aktif dalam urusan publik, memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab moral”, katanya. Menurut Khoirul,  ada dua aspek dimensi etis Republican Citizenship, yaitu: aspek integratif dan edukatif.

Sudut pandang dari aspek integratif, ketika seseorang punya pengalaman integratif yang mensyaratkan pandangan umum akan peran yang berbeda-beda yang dijalani. Tokoh Rousseau mengatakan, seseorang harus menyisihkan kepentingan personel untuk menngikuti kehendak atau kepentingan publik, sebagai warga negara. Untuk memahami kehendak publik ini, seseorang perlu mengenali kepentingan persoalan dari berbagai peran yang dijalani. Aspek integratif ini memungkinkan seseorang mengintegrasi berbagai peran yang dijalani, dan mengintegrasikan individu kedalam komunitas.

Adapun dari aspek edukatif, pandangan dari seorang tokoh, Mill, keterlibatan yang aktif dalam urusan publik akan menarik keluar potensi atau kemampuan diri yang selama ini mengendap. Kemapuan diri ini akan berdampak dalam urusan publik. Partisipasi publik juga mengajarkan betapa kehidupan erat terkait dengan yang lain, bahkan dengan mereka yang kita tidak tahu. Sebagai guru, berhubungan dengan orang tua bekerja, industri buku, seragam, dan sebagainya. Ini akan membantu mengatasi individualisme, mengajarkan individu sebagai bagian dari publik, bukan isolasionis. “ Tiga elemen dasar civic virtue, yaitu: Fear of corruption;  Fear of dependence, dan Liberty (kebebasan yang bertanggungjawab), pungkas Khoirul. (dsa /ed: mtr/maul010)

 

Ilustrasi: Findlaw

 

BERITA TERKAITDARI PENULIS